Ini 5 Poin Tuntutan Masa Aktivis Badak Banten Perjuangan Soal Tambak Udang Di Baksel

Gambar Gravatar

HorizontalNews.com-Ratusan masa yang tergabung Organisasi Masyarakat (Ormas) Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Lebak, menggelar aksi unjuk rasa di lokasi tambak udang Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kamis (27/1).

Disampaikan Erot Rohman Ketua Badak Banten Perjuangan DPC Kabupaten Lebak bahwa aksi tersebut sebagai upaya menggugah dan sekaligus mendesak Pemkab dan DPRD Lebak terkait dugaan pelanggaran -pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha tambak udang di wilayah lebak selatan.

Bacaan Lainnya

Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Pemkab Lebak dan DPRD untuk menghentikan aktivitas tambak udang yang diduga tak berijin dan melakukan pelanggaran seperti

1 . Tambak udang milik Frans Kumianto yang berada di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara yang diduga telah melakukan pelanggaran UU nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2017 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau terpencil yang kemudian di turunkan dalam permen kelautan dan perikanan nomor 21 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan sempadan pantai BAB 1 ayat 2 artinya sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai. yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Artinya sempadan pantai merupakan area publik yang tidak boleh dimiliki atau dirubah fungsinya.

Selain itu Perusahaan ini juga di duga kuat belum menyelsaikan seluruh instrument perizinannya termasuk izin Pengelolaan limbah.

2. Menghentikan aktivitas PT SDB yang berlokasi dipantai Karang Nawig Desa Pagelaran Kecamatan Malingping yang diduga melakukan Aktivitas perluasan tempat usaha, namun untuk sementara izin penentuan koordinatnya belum diurus,selain itu perusahaan ini juga diduga kuat belum menyelesaikan instrument perizinannya termasuk izin Pengelolaan limbah.

3. Menghentikan Aktivitas PT PERSADA KARYA LESTARI yang berlokasi di Desa Muara Kacamatan Wanasalam di duga telah melakukan pelanggaran berupa membuang Iimbah perusahaan ke laut secara Iangsung dan belum membuuat izin penyimpanan Iimbah.

sementara hal ini dipertegas oleh Surat Pemberutahuan Hasil Pengawasan DLH Lebak No.600/201/DLH/V/ 2021.Artinya perusahan ini telah melanggar Undang Undang No 32 Tanun 2009 Tentang Perlindungaan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 104 “‘Setiap orang yang melakukan dumping Iimbah dan atau hahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda palig banyak Rp3.000.000 .000.00 (Tiga Miliyar Rupiah).

4 .Menghentikan Aktivitas PT RAJA UDANG MALINGPING yang berlokasi di Kecamatan Wanasalam diduga telah mengabaikan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal Ini dibuktikan dengan Surat Peringatan DLH Lebak No.600/201/DLH/V/ 2021.
Dengan membuang limbah ke permukaan umum secara langsung dan tidak memiliki kolam penampungan air limbah IPAL .

5.Menghentikan Aktivitas PT JONCEN yang borlokasi di Kecamatan Wanasalam dan diduga belum menyelsaikan seluruh instrumen perizinannya dan membuang limbah langsung ke laut.

“Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak berharahap pemkab lebak dan aparat penegak hukum harus jelas dalam menegakan aturan , seperti perusahan milik Kumiarto yang diduga melakukan pelanggaran sepadan pantai sudah tiga tahun berjalan kenapa perusahaan yang tidak memiliki ijin yang sudah jelas menyerobot sempadan pantai, dan saya minta ada penegakan hukum yang tidak beres maka kita mendesak aturan hukum di tegakan”kata Ketua BBP DPC Lebak Erot Rohman.(H.1K)

 

Komentar Facebook

Pos terkait